Pada hari ini selasa, 27 Desember 2022 seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama melaksanakan kegiatan Computer Assisted Test (CAT) Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Jawa Barat perihal Pelaksanaan CAT Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama Aparatur Sipil Negara atau ASN, dan dilaksanakan terpusat di MAN 1 Indramayu yang terletak di jalan Soekarno Hatta Kompleks Islamic Center No 3 Indramayu, dan dilaksanakan dalam 4 sesi.

Sesi pertama dilaksanakan pada pukul 08.00 – 09.30,
sesi kedua pukul 10.00 – 11.30,
sesi ketiga pukul 13.00 – 14.30,
sesi keempat 15.00 – 16.30, dimana dalam setiap sesi diikuti 250 peserta CAT.

Hadir dalam kesempatan ini kepala Kemeterian Agama Kabupaten Indramayu beserta jajarannya, Kepala Madrasah beserta jajarannya, Kepala KUA beserta jajarannya, dan seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.

Kegiatan dimulai pukul 07:00 WIB yang dibuka langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui zoom meeting sampai dengan selesai.

Berdasarkan Pasal 20 Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh Kementerian bekerja sama dengan PTN.

Dengan demikian, segala urusan terkait seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru telah beralih menjadi wewenang Kementerian.

Sehubungan dengan itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Keputusan Nomor 346/P/2022 tentang Tim Persiapan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023 yang diberi tugas untuk melakukan persiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan seleksi tahun 2023. Segala urusan terkait persiapan pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa tahun 2023 berada di bawah koordinasi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) pada Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui masyarakat luas, khususnya yang membutuhkan informasi terkait persiapan pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru 2023. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Selengkapnya untuk download Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri 2023 bisa >>> DOWNLOAD DISINI <<<

PETA JALAN PENYELESAIAN PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN AGAMA RI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
3. Surat Menteri PANRB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: P-4697/SJ/B.II/KP.00/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pendataan Pegawai Non ASN Kementerian Agama.

TINDAK LANJUT SURAT MENTERI PANRB

Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama telah menyampaikan Surat resmi kepada Menteri PANRB, yang pada pembahasannya disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Agama telah menyelesaikan penanganan Tenaga Honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Kementerian Agama telah menyelesaikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Eks Tenaga Honorer Kategori II sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
3. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dengan menyelenggarakan fungsi agama dan fungsi pendidikan yang meliputi tugas-tugas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan.
4. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Agama membutuhkan SDM Aparatur yang mendukung secara jumlah dan kualitas baik dari kalangan ASN maupun Non ASN.
5. Kebijakan Penyelesaian Tenaga Non ASN di instansi pemerintah, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana instansi pemerintah diberikan waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk menyelesaikannya.
6. Surat Menteri PANRB sebagaimana tersebut di atas menyebutkan pada poin nomor 4 huruf g, bahwa Pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan pada poin nomor 5 disebutkan, bahwa pada tanggal 28 November 2023 status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 jenis yaitu PNS dan PPPK.
7. Pelayanan dasar seperti bimbingan masyarakat agama yang ditugaskan kepada para Penyuluh Agama, pendidikan agama dan keagamaan yang ditugaskan kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik madrasah atau sekolah dan perguruan tinggi keagamaan, layanan KUA, dan sebagainya akan mengalami kendala yang sangat besar dan akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat.
8. Terdapat dosen dan guru yang telah mendapatkan sertifikasi pendidik namun dengan status Non ASN serta pegawai pada Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah akan terdampak dengan kebijakan ini.
9. Kementerian Agama akan melakukan pemetaan pegawai Non ASN sesuai dengan surat Menteri PANRB dan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun Langkah strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ALUR PENYELESAIAN TENAGA NON ASN

ALUR PENYELESAIAN TENAGA NON ASN

TIMELINE PENDATAAN NON ASN

TIMELINE PENDATAAN NON ASN

SYARAT PENDATAAN PEGAWAI NON ASN

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah

1. Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah
2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga
3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja
4. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021
5. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1.    Data Pegawai Non ASN akan dipublikasi dengan mekanisme uji publik untuk memastikan kebenaran data, sehingga data Pegawai Non ASN yang disampaikan wajib dipastikan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan

2.    Pimpinan Satuan Kerja wajib:

• memastikan data Pegawai Non ASN yang disampaikan sesuai dengan ketentuan
• membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
• melakukan pengawasan terhadap proses pendataan Pegawai Non ASN

3.    Seluruh ASN Kementerian Agama wajib:

• menjaga integritas dan profesionalitas dalam seluruh proses pendataan Pegawai Non ASN
• memberikan pelayanan terbaik bagi Pegawai Non ASN dalam proses pendataan Pegawai Non ASN

4.    Tidak boleh ada Pungutan Liar dan/atau Gratifikasi, seluruh Pegawai Non ASN akan diberikan saluran khusus laporan pengaduan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

HAL-HAL YANG PERLU DISAMPAIKAN

1. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya bahwa Kementerian Agama melakukan Langkah Langkah strategis untuk mendapatkan solusi terbaik bagi seluruh Pegawai Non ASN Kementerian Agama.
2. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya agar mencari atau mendapatkan informasi dari saluran resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat/stakeholder terkait.

“Saat itu Ridha ada diposisi ke 6, padahal kalau masuk di posisi 5 bisa ikut seleksi di nasional,” ujar Pembina Paskibraka MA Negeri Indramayu, Shodikin kepada Tribuncirebon.com, Kamis (11/8/2022).

Shodikin menceritakan, Muhammad Ridha Garnida ini memiliki latar belakang santri. Selain aktif di ekstrakulikuler Paskibra, pelajar MA Negeri Indramayu itu juga aktif di ekstrakulikuler menghafal Alquran. Ia diketahui juga merupakan Hafiz Quran . Di usianya yang baru 15 tahun, Muhammad Ridha Garnida diketahui sudah hafal sebanyak 15 juz Al-Quran.

“Memang Ridha ini sebelum sekolah di sini juga sudah nyantri, kabarnya memang sudah hafal 15 juz Al-Quran,” ujarnya. Pihak sekolah pun, kata Shodikin mengaku sangat bangga terhadap Muhammad Ridha Garnida. Walau tidak sampai lolos ke tingkat nasional, namun ia bisa membuktikan diri menjadi salah satu anggota Paskibraka di tingkat Provinsi. Muhammad Ridha Garnida bahkan menjadi satu-satunya perwakilan asal Indramayu dan berhasil mengalahkan perwakilan siswa lain dari berbagai sekolah di Jawa Barat.

Saat ini, Muhammad Ridha Garnida diketahui sudah berada di Bandung untuk menjalani karantina hingga pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 nanti pada 17 Agustus 2022. “Kalau dari pihak sekolah tentunya sangat bangga, semoga apa yang dilakukan Ridha bisa menjadi contoh bagi siswa lain,” ujar dia.

Sumber : Tribun Cirebon

Sedangkan Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan, mengutip laman resmi ANBK Kemdikbud https://anbk.kemdikbud.go.id/, Selasa (2/8/2022).

Pemerintah telah secara resmi menjadikan ANBK adalah sebagai pengganti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dan dalam ANBK, proses penilaian tidak sembarangan dilakukan.

Kemudian, ANBK adalah penilaian yang fokus melakukan tindakan evaluasi input, proses, dan output pembelajaran melalui serangkaian tahapan tertentu.

Melansir dari Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI), dijelaskan proses pelaksanaan ANBK adalah bisa dilakukan secara online dan semi-online.

Peserta yang berhak mengikuti ANBK adalah para siswa yang berada di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pelaksanaan ANBK adalah secara online dilakukan apabila akses internet stabil serta harus memiliki komputer proctor untuk membuka token. Sementara pelaksanaan ANBK adalah semi online dilakukan apabila komputer klien tidak memiliki akses secara langsung.

Setidaknya ada tiga instrumen penilaian dari ANBK adalah sebagai bagian dari evalusi pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Unduh new_VHD ANBK 2022-07_FRESH Versi 14.22.7.0

OSN-K bidang matematika telah dilaksanakan pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022, siswa-siswi terbaik tiap sekolah seluruh Indonesia berpartisipasi untuk memberikan yang terbaik. Terdapat 20 soal yang terbagi dalam 10 Kemampuan dasar dan 10 Kemampuan lanjut.

Sebagai salah satu sekolah jenjang SLTA, MAN 1 Indramayu berpartisipasi aktif dalam OSN K tiap tahunnya, tak terkecuali tahun ini. Di tahun 2022 ini untuk bidang matematika mengirimkan 4 siswa terbaiknya. Siswa-siswi tersebut tergabung dalam TIM Olimpiade Matematika MAN 1 Indramayu dengan bimbingan Bapak Tamurih, S.Pd., M.Si.

Sebagai bahan evaluasi bapak Tamurih telah menyusun pembahasan soal OSN-K bidang Matematika tahun 2022. Semoga dengan pembahasan soal-soal OSN-K ini dapat bermanfaat bagi peserta OSN bidang matematika serta guru-guru pembimbing di seluruh Indonesia.

POS Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2022 – Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan slogan: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu. Slogan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN-S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka.

Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha mengembangkan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan reliabel dengan mengacu pada hasil-hasil riset dari berbagai pakar, baik Nasional maupun Internasional tentang sekolah efektif, benchmarking akreditasi Internasional, Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan-peraturan yang terkait.

Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung, Kesimpulan Penilaian, dan Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor, dan memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui situs web BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya.

Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme asesor, BAN-S/M diantaranya mensyaratkan pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir mengoperasikan komputer. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Melalui POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah, pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAN-S/M Provinsi, Asesor dan Kepala sekolah/madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.

Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) untuk menyederhanaan proses pelaksanaan akreditasi dan sebagai sistem basis data yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok Pendidikan Kemendikbud dan data Pendidikan Madrasah (Education Management Information System) Kementerian Agama, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir (available), mudah diakses (accessible), dan bermanfaat (beneficial). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah ini digunakan oleh BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah dan peraturan perundangan yang berlaku.

A. RASIONAL

Pada tahun 2022 BAN-S/M telah menetapkan kuota sekolah/madrasah sebagai sasaran visitasi yang jumlahnya telah ditetapkan untuk setiap provinsi. Pelaksanaan akreditasi tahun ini menggunakan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 yang perlu disosialisasikan pada sekolah/madrasah yang menjadi sasaran visitasi.

Untuk pengumpulan informasi tentang sekolah/madrasah yang menjadi sasaran, BAN-S/M menggunakan Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M) yang sudah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan Education Management Information System (EMIS) Kemenag. Sispena-S/M akan menjadi pintu gerbang pertama untuk masuk dalam proses akreditasi sekolah/madrasah.

B. TUJUAN

Menjelaskan IASP dan pelaksanaan akreditasi pada tahun berjalan pada sekolah/madrasah.

Menjelaskan penggunaan Sispena-S/M sebagai pengumpul informasi awal dari sekolah/madrasah

Memberitahukan pada sekolah/madrasah untuk mengisi evaluasi diri sekolah/madrasah dengan nama Data Isian Akreditasi (DIA) melalui Sispena-S/M.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sosialisasi Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan adalah: (1) BAN-S/M Provinsi, (2) Disdik Provinsi, (3) Kanwil Kemenag, (4) Disdik Kabupaten/Kota, (5) KanKemenag Kabupaten/Kota, (6) KPA-S/M, dan (7) sekolah/madrasah.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

BAN-S/M Provinsi menyelenggarakan sosialisasi IASP2020, penggunaan Sispena-S/M dan pelaksanaan akreditasi dengan mengundang Anggota BAN-S/M Provinsi, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, KanKemenag, dan KPA-S/M.

BAN-S/M Provinsi bekerjasama dengan Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, KanKemenag menyelenggarakan sosialisasi IASP2020, penggunaan Sispena-S/M dan pelaksanaan akreditasi kepada sekolah/madrasah sasaran visitasi.

Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, Kankemenag memastikan bahwa sekolah/madrasah sasaran visitasi dapat mengakses Sispena-S/M dan memberi bantuan jika sekolah/madrasah menghadapi masalah.

E. LANGKAH KEGIATAN

Ketua BAN-S/M Provinsi mengundang anggota BAN-S/M Provinsi, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, Kankemenag, KPA-S/M, dan sekolah/madrasah sasaran visitasi untuk mengikuti sosialisasi akreditasi.

BAN-S/M Provinsi menginformasikan kuota sekolah/madrasah yang akan dibiayai dari APBN dan daftar sekolah/madrasah yang sudah menjadi sasaran visitasi.

BAN-S/M Provinsi menetapkan jadwal tahapan proses akreditasi dan batas akhir waktu setiap periode penetapan hasil akreditasi selama tahun berjalan dengan memperhatikan kuota sasaran visitasi.

Sekolah/madrasah mengunduh IASP2020 dari situs web BAN-S/M, mempelajarinya kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk akreditasi.

Sekolah/madrasah melakukan pengisian Data Isian Akreditasi (DIA) melalui Sispena-S/M, termasuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BAN-S/M Provinsi dilaksanakan selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari secara daring. Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara luring atas kerjasama antara BAN-S/M Provinsi dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan atau kanwil kemenag provinsi atau kankemenag kabupaten/kota.

Kegiatan pengisian DIA dilakukan oleh sekolah/madrasah melalui aplikasi Sispena-S/M dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M Provinsi.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

BAN-S/M Provinsi.

a. Kuota dan daftar sekolah/madrasah yang memenuhi syarat untuk diakreditasi.
b. Petunjuk penggunaan Sispena-S/M.
c. IASP2020.

Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, dan KanKemenag dan KPA-S/M.

a. Daftar sekolah/madrasah yang memenuhi syarat untuk diakreditasi.
b. Petunjuk penggunaan Sispena-S/M.
c. IASP2020.

Sekolah/Madrasah.

a. Petunjuk penggunaan Sispena-S/M.
b. IASP2020.
c. Dokumen yang diperlukan di IASP2020.

H. HASIL

1. Tersampaikannya informasi sekolah/madrasah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi pada tahun 2022.
2. Tersosialisasikannya IASP2020 dan proses pelaksanaan akreditasi di tahun 2022.
3. Terinformasikannya pengisian DIA melalui Sispena-S/M.
4. Terinformasikannya batas waktu pengisian DIA oleh sekolah/madrasah.
5. Terisikannya DIA oleh sekolah/madrasah dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M Provinsi.

Download POS Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2022

Selengkapnya untuk download POS Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2022 silahkan klik tombol dibawah ini.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka telah dibentuk Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Salah satu fungsi Pusat Prestasi Nasional adalah pelaksanaan pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Prestasi Nasional bertugas untuk melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik yang diimplementasikan antara lain adalah pelaksanaan Lomba, Festival, dan Kompetisi.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional bertujuan untuk memfasilitasi bakat, minat, dan prestasi peserta didik di bidang sains. Selain itu, kompetisi sains diharapkan mampu membentuk peserta didik berprestasi yang jujur, disiplin, sportif, tekun, kreatif, tangguh, cinta tanah air dan berkarakter.

Adapun bidang lomba dalam OSN tahun 2022 meliputi 9 (sembilan) bidang keilmuan, yaitu: Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, dan Geografi.

Mekanisme seleksi penyelenggaraan OSN dilakukan mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. Dalam buku ini, disampaikan informasi mengenai prosedur, peraturan, dan mekanisme kegiatan OSN sebagai pedoman bagi penyelenggara OSN setiap jenjangnya.

Akhir kata, semoga penyelenggaraan OSN tahun 2022 makin baik dari tahun-tahun sebelumnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Merupakan Salah Satu Syarat Utama Kemajuan Suatu Bangsa.

Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan bakat dan minat peserta didik SMA/MA, SMP/MTs dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kompetisi baik nasional maupun internasional. OSN ini diharapkan dapat mengantarkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Olimpiade ini juga merupakan bagian penting dalam pemerataan prestasi dan memaksimalkan potensi peserta didik bertalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan, olimpiade sains telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kompetitif di berbagai ajang internasional bergengsi dalam penguasaan sains dan teknologi oleh peserta didik. Oleh karena itu, melalui sistem kompetisi yang sistematis dan berjenjang ini diharapkan terbangun ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan dalam bidang sains dan teknologi serta mencapai puncak potensi terbaiknya. Pencapaian prestasi yang maksimal akan ditunjukkan dengan lahirnya juara-juara olimpiade sains yang mumpuni dan berdaya saing tinggi yang siap berkompetisi pada tingkat internasional.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan OSN:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Da Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
14. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pusat Prestasi Nasional Tahun 2022.

C. TUJUAN

Tujuan Utama Penyelengaraan OSN:

1. Mendapatkan dan mengembangkan peserta didik bertalenta dan berkarakter denganprestasi internasional, sehingga mampu berkontribusi sebagai perintis pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mewujudkan bangsa yang unggul.
2. Mendorong pemerataan prestasi untuk memaksimalkan penemuan peserta didik bertalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menciptakan atmosfer berolimpiade dan berprestasi yang sehat, serta mendorong tumbuh kembangnya budaya silih asuh di sekolah dan semua pemangku kepentingan.
4. Menguatkan kelembagaan dalam rangka menuju Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang berkesinambungan.

Tujuan Khusus Penyelenggaraan OSN:

1. Menyelenggarakan seleksi peserta didik secara berjenjang dimulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional yang mempunyai kompetensi/ kemampuan dalam bidang Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, dan Geografi
2. Mendapatkan calon peserta untuk mewakili Indonesia pada olimpiade sains tingkat internasional.
3. Membangun basis data nasional peserta didik yang bertalenta dalam bidang sains.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terselenggaranya seleksi peserta OSN bidang Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, berjenjang dimulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional.
2. Terpilihnya calon peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten/kota (OSN-K) untuk diikutsertakan ke tingkat provinsi (OSN-P), terseleksinya pemenang OSN-P untuk diikutsertakan ke tingkat nasional (OSN).
3. Terpilihnya peserta didik terbaik dari OSN yang akan dipersiapkan untuk mengikuti olimpiade sains tingkat internasional.

E. TEMA DAN TAGAR